Rumah Tidak Layak Huni

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.
Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.
Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni ini sering dijadikan diskusi bahkan sering dimasukkan dalam beberapa proyek pekerjaan pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang mejadi pertanyaan, cukupkah hanya dengan membuatkan orang / membangun  rumah untuk orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi? Atau pekerjaan yang di “tender”kan itu hanya sampai dalam tahap laporan akhir? Tanpa tindak lanjut? Selama ini fokus orang yang tidak mampu hanya di mata pencaharian mereka. Bagaimana mereka dapat makan, menyekolahkan anak, berobat, bahkan hanya untuk sekedar uang saku saat hari raya. Jika mereka dibuatkan rumah, apakah mereka akan bisa maksimal merawat “rumah baru” mereka? Bisa bisa nanti ada rumah tidak layak huni chapter II, setelah chapter I sukses “membangun” lalu dilanjutkan dengan chapter II yaitu “membangun lagi”. Memang tidak ada salahnya membantu orang tidak mampu dengan cara seperti itu. Yang salah itu dengan sistem yang berjalan. Apakah dengan rumah baru mereka ringan pajak? Apakah dengan rumah baru mereka bisa irit BBM? Apakah dengan rumah baru mereka bisa irit listrik? Tentu tidak. Semakin baru semakin bertambah pula beban kehidupan mereka.

Oke. Tulisan di atas itu “PLAN A”. Bagaimana dengan “PLAN B”?

Pemerintah bisa saja “membuang” permukiman kumuh dan memindahkannya ke lain tempat. Pernah saya survei ke daerah rob di Semarang Utara. Disana banyak sekali pemukiman yang sudah tidak layak huni. Jika saya bertanya “apakah ibu mau dibuatkan rumah baru dan pindah ke tempat lain?” Mayoritas mereka menjawab “Tidak!” Jika ditanya lagi, “Kenapa?”, jawaban mereka pun sama. Karena mata pencaharian mereka ada disana. Mereka sudah “jatuh cinta” dengan lingkungan di sana. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka sebenarnya ingin sekali pindah.

Jadi masih adakah “Plan – plan selanjutnya” dari pemerintah? Saya harap rencana selanjutnya bisa menjadi sebuah “penghargaan” untuk penduduk yang mempunyai rumah tidak layak huni. Jangan setelah pemerintah mengerjakan proyek, selesai, langsung tidak ada tanggung jawabnya. Masih banyak sekali tanggung jawab mereka, dan itu bersifat kompleks, dan tidak ada habisnya.

Semangat untuk pemerintah dan warga indonesia!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s